Sebagaimana amanat UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan PP No.10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, Kementerian PPN/Bappenas mengoordinasikan dan menyusun Rencana Kerja Pemerintah baik jangka menengah maupun tahunan yang pendanaannya bersumber dari pinjaman maupun hibah luar negeri.

Untuk dapat mensinergikan pengelolaan kegiatan-kegiatan yang menggunakan sumber pendanaan tersebut – khususnya kebijakan pembangunan bidang hukum, Direktorat Hukum dan Regulasi Kementerian PPN/Bappenas membangun sebuah platform untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang bersumber dari dana hibah luar negeri, yang selanjutnya disebut dengan Platform Koordinasi Donor.